Posted by & filed under Uncategorized.

20190409_104557 20190409_104537

 

Selasa, 9 April 2019 bertempat di ruang pertemuan hotel Grand Dian , jalan Ahmad Yani No. 102 Slawi diselenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang diikuti oleh pelaku usaha di kabupaten Tegal sejumlah 45 orang.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha di Kabupaten Tegal dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal nya secara on line sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha menindaklanjutinya dengan membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada.
dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan laporan kegiatan penanaman modal Materi disampaikan oleh narasumber dari  DPMPPTSP Kabupaten Banyumas dan diadakan sesi tanya jawab atau diskusi mengenai permasalahan penanaman modal secara umum maupun  berdasarkan permasalahan yang dihadapi
Plt Kepala Dinas PM dan PTSP Kab. Tegal dalam sambutannya menyampaikan
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Indonesia berusaha optimal untuk meningkatkan investasi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan OSS (Online Single Submission) dan dengan diterbitkannya aturan tersebut diharapkan iklim investasi di Daerah, khususnya di Kabupaten Tegal akan semakin meningkat.
Sesuai Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada BAB V Pasal 6 setiap pelaku usaha berhak mendapatkan :
a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Selain mendapatkan hak, sesuai dengan pasal 7 pelaku usaha juga berkewajiban diantaranya :
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman      modal;
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Windiansari,S.ST)